Jakarta – ekpos.com – Ketua Dewan Pembina LGP, H. Mochtar Mohamad menegaskan, menanggapi usulan pemilu ditunda bahwa itu Inkonstitusional. Presiden, MPR, DPR-RI, DPD, DPRD, itu kan dalam sumpah jabatannya harus setia terhadap Pancasila dan UUD 1945, kalau perpanjangan dilakukan sama aja mengkhianati Konstitusi UUD 1945.
“Jangan karena motif politik Ketum partai-partai terancam di parlement treshold punya ide penundaan. Bisa jadi ini jebakan ke Presiden untuk melanggar Konstitusi yang berakibat fatal,” tegas M2, sapaan akrab Mochtar Mohamad kepada wartawan melalui keterangan, Senin (28/2).
Ditambahkannya, Negara hari ini tidak ada status Darurat yang menjadi dasar untuk berfikir diluar Norma Konstitusi. “Dan konstitusi UUD 1945 tidak mengatur Penundaan Pemilu,” imbuh M2.
Ditegaskannya, stop wacana Penundaan Pemilu, karena saat ini tingkat Kepuasan Publik terhadap Pemerintah Jokowi 71 % Survei SMRC Desember 2021. “Wacana Penundaan Pemilu oleh Ketum Partai Partai, apalagi ada anggota Kabinet dan Pimpinan MPR/DPR, sama aja memberi presepsi bahwa Eksekutif dan Legislatif gagal dalam menjalankan kewenangan yang melekat pada dirinya seperti
Kewenangan Legislasi, Kewenangan menyusun Anggaran/Bugeting,
Kewenangan Pengawasan dan Kewengan yang diatur oleh Undang – Undang,” ujarnya.
Diungkapkannya, Rakyat sudah memberi mandat lewat Pemilu baik untuk Eksekutif maupun Legislatif sesuai ketentuan Konstitusi UUD 1945 serta UU pelaksanaannya, apabila Kewenangan itu tidak dilaksanakan sesuai Ketentuan UUD 1945 dan aturan lain, mandat itu gugur dan kembali ke rakyat. “Ini bukan hanya menurunkan Kredibilitas Pemerintah, akan tetapi Kedaulatan Politik Negara terancam dan Supremasi Hukum terdegradasi dan berdampak Kepada kepercayaan Investasi menurun, Konstruksi Ekonomi Runtuh. Juga memberi ruang kepada sparatis menyerang pemerintah, bahkan yang lebih bahaya membuka ruang agresi asing. Karena Pemerintah dianggap Gagal melaksanakan Pemilu,” ujarnya.
“Tata Kololah Pemerintahan Pak Jokowi sudah bagus, para Mentri Kabinet jangan membuat Trubelensi Politik sehingga menurunkan tingkat kepuasan publik dan bisa jadi Pak Jokowi tidak mulus sampai 2024. Ingat Suharto Runtuh gara-gara Pemilu 1997, karena PDI Promega tidak ikut Pemilu,” pungkasnya. (Red).
