BANDUNG BARAT, Ekpos.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat menargetkan pada 2024 tidak ada lagi kasus stunting baru atau zero new stunting.
Berbagai program digulirkan oleh Pemerintah Daerah dalam menekan angka stunting.
Pada tahun 2013 angka stunting mencapai 52,55 persen, dan tahun 2022 jumlahnya terus menurun tinggal 27,30 persen
Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bandung Barat (KBB), Sonya Fatmala mengatakan, melalui berbagai program yang digulirkan, Pemkab Bandung Barat berhasil menekan angka stunting.
Lebih jauh diungkapnya, berbagai upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam menekan angka stunting adalah dengan membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa.
Selain itu, pembentukan 3.933 Tim Pendamping Keluarga (TPK) pada tahun 2022 dan 4.131 TPK pada 2023. Selanjutnya, pembentukan kader pembangunan manusia di seluruh desa.
Upaya lainnya, penentuan lokasi prioritas percepatan penurunan stunting. Diperkuat sinergitas pentahelix, pemerintah akademis, pelaku usaha, masyarakat dan media.
Sonya mengatakan, program yang digulirkan Pemkab Bandung Barat ikut didukung TP-PKK dan Bunda Rupa-Rupa.
“Sekarang tinggal lebih memasifkan dan memaksimalkan peran masing-masing agar bisa menekan angka stunting. Kuncinya kebersamaan dan semangat gotong-royong untuk mengimplementasikan program,” kata Sonya dalam rilis Diskominfotik KBB, Rabu 1 Februari 2023.
Ia berharap melalui sejumlah program tersebut, target tahun 2024 Bandung Barat zero stunting dapat tercapai. Terlebih, berdasarkan elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) pada 2021 angka prevalensi stunting mencapai 9,54 persen.
Diketahui, target prevalensi stunting yang ditetapkan pemerintah pusat pada tahun 2024, bisa mencapai 14 persen.
Sedangkan Prevalensi Stunting berdasarkan Studi Status Gizi Balita (SSGI) tahun 2021 ini berada di angka 29,6 persen.
“Prevalansi stunting di KBB menunjukkan penurunan. Mudah mudahan tahun ini bisa segera turun lagi sehingga KBB bisa new zero stunting pada tahun 2024,” tandasnya
Menurutnya dengan kondisi rumah yang representatif, sanitasi di lingkungan rumah yang baik nyatanya bukan menjadi jaminan anak terbebas dari stunting.
“Bisa jadi dari pola asuh yang salah. Seperti asupan gizi dari anak yang tidak sesuai, itu bisa menjadi salah satu penyebab stunting,” tukasnya.
Sementara itu, Pemkab Bandung Barat mengalokasikan anggaran untuk menekan angka stunting sebesar Rp 20 miliar pada tahun 2023.
Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) KBB, Asep Wahyu mengatakan, anggaran untuk penanganan stunting mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 19 miliar.
“Anggaran program penurunan angka stunting tidak pada satu OPD, tapi disebar ke sejumlah OPD. Pasalnya, persoalan stunting menyangkut berbagai aspek, seperti sanitasi, berarti anggarannya ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR),” kata Asep Wahyu.
Tak dipungkirinya, persoalan stunting cukup kompleks sehingga harus ditangani dari berbagai aspek.Penyebab dari stunting itu, beraneka ragam, mulai dari kekurangan gizi, sanitasi yang kurang memenuhi persyaratan kesehatan dan lain-lainnya.
“Untuk mengentaskan persoalan stunting, harus dimulai dari update data secara berkala. Data itu sangat penting sebagai langkah awal untuk menetapkan berbagai tindakan atau program dalam rangka menekan angka stunting,” tandasnya.
Keseriusan dalam menekan angka stunting, Pemkab Bandung Barat mendapat penghargaan dari Gubernur Jawa Barat sebagai Kabupaten Paling Berkomitmen Dalam Percepatan Penurunan Stunting. Penghargaan serupa juga diberikan kepada
TP PKK KBB. ***
