BANDUNG, Ekpos.Com — Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mendukung penuh Badan Pusat Statistik yang akan menggelar Sensus Pertanian 2023 terhitung sejak tanggal 1 Juni – 31 Juli 2023.
“Tentunya Pemkot Bandung menyambut baik dan siap mendukung penyelenggaraan sensus ini,” kata Plh Wali Kota Bandung, Ema Sumarna saat BPS menggelar Sosialisasi Sensus Pertanian 2023 sekaligus Kick Off Pencacahan ST 2023, di GH Universal Hotel, Selasa (30/5/2023).
Ia mengatakan, pendataan selama 2 bulan itu disiapkan sebanyak 400 petugas yang akan mendata para petani di Kota Bandung.
“Jadi 2 bulan penuh ini ada petugas pengawas, sebanyak 400 petugas turun ke lapangan,” ujarnya.
Ia berpesan kepada camat dan lurah untuk mengoordinasikan dengan baik melalui RT dan RW agar pendataan ini valid.
“Saya titip ke camat dan lurah untuk mendukungan penuh pendataan ini. Dari hasil ini akan ada data. Harapannya tentu yang sangat startegis, terutama untuk wajah ekonomi kota,” tutur Ema.
Ema menuturkan, di Kota Bandung tidak memiliki Sumber Daya Alam (SDA), sehingga kekuatan Kota Kembang ini berada pada sektor jasa.
“Bahwa Kota Bandung tidak punya SDA, kekuatan kita berada pada sektor jasa. Karena lahan terbatas, sekitar 16 ribu hektar,” ujarnya.
Ema mengungkapkan, Kota Bandung terdapat Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Lahan ini tidak boleh bergeser fungsi.
“Ada Lahan Sawah Dilindungi, ini menjadi catatan. Kondisi eksisting itu sempit, sekitar 250 LSD. Jadi tidak boleh lagi bergeser fungsi,” tegasnya.
Di tempat yang sama, Ketua Panitia Sensus Pertanian 2023, Vira Wahyuningrum mengatakan, sensus ini berujuan untuk menyediakan data struktur pertanian terutama untuk unit administrasi terkecil.
“Menyediakan data yang dapat digunakan sebagai tolok ukur statistik pertanian saat ini. Selain itu, juga menyediakan kerangka sampel untuk survei terkait pertanian,” bebernya.
Data ST tahun 2023 ini, lanjutnya sangat dibutuhkan untuk menjawab isu strategis terkini di sektor pertanian. Seperti mengetahui potensi petani mileneal hingga modernisasi adoposi teknologi pertanian.
“Pendataan pada ST 2023 ini mencakup UTP (Usaha Pertanian Perorangan). UPB (Usaha Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum) dan UTL (Usaha Pertanian Lainnya). Contoh UTL seperti pesantren, yayasan atau sekolah yang melakukan usaha pertanian,” ujarnya.
Sedangkan Ketua Komisi B Kota Bandung, Nunung Nurasiah menyampaikan, pendataan tersebut sangat penting untuk menunjang ekonomi hingga ketahanan pangan.
“Data ini sangat penting sekali, menunjang kinerja Pemkot Bandung dalam pertanian dan ketahanan pangan. Itu paling dasar,” tuturnya.
Perlu diketahui, bicara soal pertanian bukan hanya sawah saja. Terdapat 7 cakupan dalam sensus pertanian 2023.
Cakupan itu di antaranya, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan dan jasa pertanian.
Sensus ini akan menghasilkan data pokok pertanian nasional. Data terkait petani gurem, indikator Sustainable Deveopment Goals (SDGs) pertanian, petani skala kecil dan data geospasial statistik pertanian.*
