Jakarta – ekpos.com – Edukasi memegang peranan terpenting dalam menangani misinformasi yang terjadi saat ini. Hal ini ditegaskan oleh Wakil Ketua Bidang Kominfo Partai Golkar, Nurul Arifin, Rabu (12/07/2023) di Auditorium CSIS di Gedung Pakarti, Jakarta.
Sebagai salah satu pembicara di dalam acara “Potensi Penyebaran Informasi dalam pemilu 2024,”, anggota Komisi I DPR ini menyatakan bahwa, edukasi publik tentang literasi media dan informasi dapat membantu masyarakat dalam mengenali dan memfilter informasi yang benar dan akurat.
“Jadi memang harus kita akui-Edukasi dan Edukasi yang lebih baik yang akan menghindarkan masyarakat dari misinformasi,” kata Nurul Arifin.
Selain itu, menurut Nurul, penting pula untuk membangun kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam melawan penyebaran gangguan informasi. Edukasi yang menyeluruh tentang literasi media dan informasi, serta kemampuan kritis untuk memeriksa kebenaran dan sumber informasi, dapat membantu masyarakat dalam menghadapi tantangan penyebaran gangguan informasi pada pemilu 2024.
“Harus diakui dalam strategi the art of politics, banyak partai politik yang ingin menggunakan strategi yang penting menang,” ujar Nurul.
Dalam menyikapi strategi itu, menurut Nurul, bisa saja menciptakan pihak-pihak yang sengaja membuat misinformasi dan disinformasi. Pasalnya, penyebaran gangguan informasi ini memang dimaksudkan untuk mempengaruhi perilaku publik dan pemilih dengan menciptakan ketidakpercayaan terhadap lembaga negara, kandidat, atau partai politik. “Sehingga di sini benar-benar diperlukan kecerdasan pemilih, atau kembali pada kecerdasan pemilih dalam menentukan pilihan,” ungkap Nurul.
Menurut anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI ini, jika pemilih terpapar secara massif oleh gangguan informasi yang salah atau menyesatkan, mereka mungkin membuat keputusan politik berdasarkan informasi yang tidak akurat atau manipulatif. “Di Partai Golkar sendiri, adalah partai ide, yang selalu menawarkan ide dan gagasan. Jadi kami bukan partai cat walk atau partai yang hanya menunjukkan tampilan luarnya saja,” kata Nurul.
Sebagai anggota Komisi I DPR RI, Nurul juga mengusulkan pembentukan tim pemantau dan pendeteksi untuk mengidentifikasi penyebaran gangguan informasi serta melacak sumbernya. “Kami di Golkar akan membentuknya. Jadi kami tahu di mana kami harus memeranginya,” kata Nurul.
Tim ini dapat bekerja sama dengan lembaga penegak hukum untuk mengambil tindakan hukum terhadap penyebaran gangguan informasi yang melanggar hukum.
Selain itu di Komisi I, akan mendorong partisipasi aktif dari platform media sosial dan perusahaan teknologi untuk memperkuat kebijakan dan algoritma mereka dalam mengidentifikasi dan menghapus konten yang melanggar, termasuk gangguan informasi.
Airlangga Dibutuhkan
Golkar sendiri saat ini mengakui jika Ketua Umum mereka, Airlangga Hartarto, bukan sosok yang genit di media sosial. “Pak Airlangga ini lebih suka bekerja, lihat saja pencapaiannya di bidang ekonomi saat ini,” kata Nurul yang menilai kesuksesan ekonomi yang dicapai Airlangga sangat berpengaruh terhadap stabilitas politik nasional.
Nurul juga menyatakan, jika Indonesia membutuhkan orang yang seperti itu. “Carilah yang dibutuhkan bukan hanya yang diinginkan. Kalau Pak Ganjar Ingin orang yang tahu dan paham soal ekonomi. Maka, Pak Airlangga Hartarto orang yang tepat,” ucap Nurul yang disambut hangat audiens yang hadir.
“Pak Airlangga termasuk ke salah kandidat yang sangat dibutuhkan saat ini,” pungkasnya. (Red).
