Tulungagung – ekpos.com – Komandan Kodim 0807/Tulungagung, Letkol Czi Nooris Agus Rinanto, S.I.P bersama Forkopimda mendampingi Bupati Tulungagung, Drs. Maryoto Birowo, M.M dalam acara Pengukuhan Pengurus Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Tulungagung di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso Jl. Kartini No 7 Kelurahan Kampungdalem, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Rabu (13/09/2023).
Bupati Tulungagung, Drs. Maryoto Birowo, M.M mengatakan, MUI sebuah organisasi penting untuk masyarakat Tulungagung. Menurutnya, Kabupaten Tulungagung mayoritas memang umat Islam, namun di dalamnya banyak organisasi. Karena itu diperlukan satu lembaga berisi para ulama yang menyatukan umat.
“Romantika beragama umat ini bermacam-macam. MUI menjadi organisasi sangat penting untuk menyatukan semua,” ungkapnya.
Bupati juga mengatakan, setiap rekomendasi dari MUI selalu dipertimbangkan dan dilaksanakan. Bupati juga berharap Pengurus Dewan Pimpinan MUI Tulungagung bisa melaksanakan amanah masyarakat di bidang keagamaan, demi kemaslahatan umat.
Kiai Mochammad Hadi Mahfud alias Gus Hadi kembali terpilih menjadi Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tulungagung, masa khidmat 2023-2028. Gus Hadi mengingatkan, kerangka besar MUI adalah mitra kerja pemerintah. MUI konsisten membantu pemerintah terkait masalah keumatan.
“Terkait masalah-masalah lain, MUI juga memberikan masukan kepada pemerintah,” ujar Gus Hadi usai pelantikan.
Gus Hadi secara khusus mengingatkan netralitas MUI di tahun politik. Bahkan MUI Tulungagung akan menonaktifkan para pengurus yang terlibat aktivitas politik. Misalnya ada pengurus yang menjadi tim sukses Caleg atau tim sukses pasangan Capres tertentu.
“MUI tidak berpolitik. Kalau sekarang belum ada pengurus yang berpolitik, tapi sebentar lagi rawan karena tahun politik,” tambahnya.
Larangan yang sama juga berlaku bagi pengurus yang terlibat dalam pengurusan Partai Politik (Parpol). Gus Hadi mengaku tidak akan mengekang hak berpolitik para pengurus. Namun pihaknya juga perlu menegaskan, jika MUI harus bersih dari unsur-unsur politik.
Selain itu, pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikmah Mlaten Kauman, Tulungagung ini juga mewanti-wanti penggunaan tempat ibadah untuk kepentingan kampanye.
Menurutnya, tempat ibadah adalah milik semua umat sehingga tidak patut jika dipakai untuk kampanye. Bahkan Gus Hadi menyarankan jangan datang ke masjid dengan mengenakan kaos bergambar Parpol.
“Misalnya yang punya kaos PDIP, Golkar atau PKB jangan dipakai ke masjid,” pungkasnya. (Red).
