BANDUNG, Ekpos.Com — Minimalisir kemacetan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung menempatkan petugas di 42 titik rawan kemacetan, termasuk dalam upaya antisipasi macet di Kawasan Gedebage.
Sekretaris Daerah Kota Bandung, Ema Sumarna mengatakan, Pemkot Bandung terus mengupayakan berbagai strategi guna meminimalisir kemacetan yang terjadi di Gedebage, akibat banyaknya wisatawan lokal dan luar kota mengunjungi sejumlah infrastruktur seperti Stadion GBLA, Masjid Raya Al Jabbar, Kereta Cepat, dan Summarecon menjadikan Kawasan Gedebage.
Namun akses jalan menuju lokasi wisata tersebut tidak sebanding dengan volume kendaraan yang melintas yang notabene dilintasi oleh kendaraan-kendaraan besar.
“Solusi jangka pendek, rekayasa lalu lintas berkolaborasi dengan jajaran kepolisian yang mengatur akses keluar dan masuknya kendaraan di kawasan tersebut,” terangnya Jumat (2/2/2024).
Selain itu, perlu adanya kolaborasi antara Dishub Kota Bandung, Polrestabes Kota Bandung dan Polsek setempat agar lalu lintas tetap mengalir dengan lancar dari kedua arah .
Dishub Kota Bandung memiliki 200 anggota yang bertugas dalam pengatur lalu lintas yang tersebar di 42 titik rawan kemacetan di Kota Bandung.
“Dengan keterbatasan jumlah personil tersebut, maka akan diprioritas penanganan kemacetan dengan menggeser sebagian anggota untuk pengaturan lalu lintas di Kawasan Gedebage,” terangnya.
Untuk pengaturan, pengawasan, dan pengendalian lalu lintas di Kawasan Gedebage, Pemerintah Kota Bandung sudah membuat pos gatur personel sebanyak 20 orang per hari.
Pemkot berkolaborasi dengan jajaran Kepolisian di 5 titik yaitu di Akses 5, pos Merapi, Gedebage Raya, Pintu masuk selatan Summarecon, dan Derwati.
“Di Bandung terinformasikan ada 42 rawan kemacetan tentunya semua harus tertangani. Namun prioritas kita bisa melakukan pergeseran personil. Bila perlu nanti linmas dilibatkan untuk bisa membantu kelancaran lalu lintas,” kata Ema.
Personel ditempatkan setiap hari Jumat, Sabtu, dan minggu dimulai pukul 11.00 sampai dengan pukul 23.00 WIB untuk melakukan pengaturan pengawasan, dan pengendalian lalu lintas.
Selain itu, pada jangka menengah, pelebaran jalan Gedebage selatan, kata Ema, harus terus berprogres karena masyarakat sudah mendukung.
“Kalau yang di Gedebage kita dorong pelebaran Gedebage selatan. Jalan ini milik provinsi. Kalau jalan tersebut dilebarkan bisa mengurai kemacetan dan itu bisa nyambung ke Ciwastra. Walaupun Ciwastra juga berat macet. Namun sekali lagi itu kewenangan provinsi,” ungkapnya.*
Related Posts
Firdaus: Kinerja Kominfo Jauh Dari Harapan
JAKARTA – Ekpos.Com >> Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat Firdaus optimistis tingkat kepercaayaan publik terhadap…
Penyelenggaraan Ibadah Haji 2024 Terbilang Sukses?
Oleh M. Gunawan Yasni JAKARTA || ekpos.com – Penyelenggaraan perjalanan ibadah Haji 2024 M/1445 H oleh Kerajaan Saudi…
Inilah 89 Rekomendasi DPRD Tanggapi LKPJ Pemkot Bandung
BANDUNG, Ekpos.Com — Wakil Ketua DPRD Kota Bandung, Kurnia Solihat menyampaikan 89 rekomendasi dari DPRD terhadap Laporan Keterangan…
Gubernur Anies Baswedan Lantik 12 Pejabat Baru di Pemprov DKI
JAKARTA,- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah memilih 12 pejabat tinggi pratama baru di lingkungan Pemprov DKI. Mereka…