Jakarta – ekpos.com – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) mengambil langkah tegas dengan mengeluarkan seruan darurat untuk menyelamatkan demokrasi nasional, dengan tema “Lawan Tirani, Selamatkan Demokrasi”. Pernyataan ini disampaikan oleh Yogi Apendi, Ketua PB PMII Bidang Hubungan Organisasi Kemahasiswaan, Kepemudaan, LSM dan Ormas, melalui keterangannya, Senin (5/2).
Yogi Apendi, dalam pernyataannya yang didampingi pengurus PMII di Sekretariat PMII di Kawasan Senen, Jakarta Pusat, menyatakan keprihatinan terhadap penyimpangan yang semakin merajalela di pemerintahan. Menyoroti kasus korupsi, kolusi dan nepotisme, PMII mendesak penghentian praktek kekuasaan yang dianggap merusak demokrasi, dengan menunjukkan penurunan indeks demokrasi dan ancaman terhadap kebebasan pers.
Pernyataan PMII diperkuat oleh data Freedom House, RSF, dan KontraS yang menyoroti pelanggaran kebebasan berekspresi dan penurunan indeks demokrasi. Mereka menilai demokrasi yang diusung oleh pemerintah saat ini dianggap palsu dan menuju tirani.
PMII juga mengulas praktek nepotisme dan kolusi, terutama dalam kasus Anwar Usman, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, yang diduga terlibat dalam konsolidasi untuk mendukung pencalonan keponakan Presiden Joko Widodo. Termasuk juga dibuatnya kebijakan yang memberikan ruang untuk calon presiden tidak mundur dari jabatan menteri atau kepala daerah yang dinilai berpotensi penyalahgunaan kekuasaan.
Dalam menghadapi Pemilihan Umum 2024, PMII mendeteksi dugaan penyalahgunaan kekuasaan, seperti mobilisasi aparat desa, politisasi bantuan sosial, dan pemanfaatan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye. Penyelewengan kekuasaan dianggap sebagai ancaman terhadap demokrasi secara halus, gradual, dan sistematis.
Dalam seruannya, PMII mengajak seluruh elemen masyarakat, terutama pemuda-mahasiswa, untuk bersatu dalam menyelamatkan demokrasi Indonesia. Mereka menyerukan kader dan anggota PMII untuk tetap setia pada nilai dasar pergerakan, mendukung demokrasi, dan terlibat dalam aksi nyata, termasuk demonstrasi bersama rakyat.
Yogi Apendi bersama pengurus PMII menyatakan, PMII mendesak Presiden Joko Widodo dan pemerintah untuk menghentikan praktik pelanggaran demokrasi, menghormati konstitusi, dan mengakhiri penyalahgunaan kekuasaan”. “Tuntutan juga melibatkan panggilan kepada DPR RI untuk melakukan pengawasan maksimal terhadap kinerja pemerintah,” ujarnya.
Lebih lanjut, Yogi menambahkan, PMII mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk memeriksa harga-harga kebutuhan di pasar, menunjukkan keberanian dalam menyuarakan ketidakadilan, dan memantau setiap kecurangan selama proses pemilu 2024, tandasnya.
Dengan seruan dan tuntutan ini, PMII berharap, agar seluruh elemen masyarakat bersama-sama menjaga demokrasi, melawan nepotisme, korupsi, dan kolusi, serta memastikan pelaksanaan pemilu yang adil dan jujur, menciptakan pemimpin berkualitas bagi Indonesia. (Red).
