Damai Hari Lubis (Pengamat Politik-Hukum Mujahid 212)
JAKARTA || Ekpos.com – Tidak dapat dipungkiri beberapa kasus hukum para petinggi PDIP tentu amat mengkhawatirkan bagi kubu mereka.
Namun oleh adanya rasa dendam atas pengkhianatan Jokowi dan keluarganya (Gibran dan Bobby Nst) kepada PDIP. Saat 2023 pada masa pilpres, tentunya belum, bahkan sulit sirna, sehingga PDIP akan ikut memberikan dukungan ke Pemerintahan dalam rangka mem-barrier kedekatan Jokowi dengan Prabowo, agar Jokowi yang taring dan gerahamnya mulai copot terpental, selain Jokowi tidak memiliki partai, adapun dari PSI yang Jokowi turut membesarkannya melalui Ketum-nya Kaesang, tentu tidak signifikan untuk berbuat sesuatu didalam lingkaran Prabowo.
Sehingga PDIP. Jika pun tidak oposisi, juga tidak akan berkoalisi, hanya sebatas bargaining politik agar petinggi PDIP. tidak terkena ombak besar penguasa, cukup diskursus politik “tidak saling ganggu,”.
Walau dalam perkembangan hubungan diskursus politik PDIP yang terbatas, akan menjadi dukungan penuh terhadap kabinet Prabowo, dengan kekuatan poltik PDIP di legislatif, andai ada kata kesepakatan Gibran disingkirkan untuk digantikan oleh sosok PDIP. Atau oleh sosok lainnya.
Sedangkan koalisi atau tidaknya PDIP dalam kabinet Prabowo akan hasilkan nihil manfaat bangsa ini umumnya, karena sistim politik hukum ternyata berkelanjutan dari model era Jokowi.
Idealnya, bagi pemerintahan Prabowo utamanya pada sektor bidang hukum, demi agar para tokoh bangsa memberikan dukungan politik terhadap kabinetnya, Prabowo mesti serius tanpa pandang bulu, melaksanakan law enforcement, tetap utamakan prinsip equality dan legality demi fungsi hukum yang tertinggi yakni keadilan (justice), sehingga manfaat (utility) hukum dirasakan oleh bangsa ini. ***
