Oleh Peng Chi-ming (Menteri Lingkungan Hidup Taiwan)
JAKARTA || Ekpos.com – Perubahan iklim telah sangat memengaruhi negara-negara di seluruh dunia. Sebagai anggota komunitas internasional, Taiwan juga menghadapi tantangan serius di bidang ini.
Dalam beberapa tahun terakhir, kita telah menyaksikan kekeringan terparah dalam satu abad, curah hujan yang tinggi, dan topan yang dahsyat.
Presiden Lai Ching-te mempromosikan lima strategi utama untuk transisi menuju nol emisi. Hal ini melibatkan dimulainya transisi energi kedua; percepatan pengembangan sumber energi terbarukan seperti panas bumi, hidrogen, biomassa, dan energi laut; memajukan transformasi digital dan penghijauan dalam industri kita, serta membentuk gaya hidup nol emisi.
Dengan demikian, kita terus bergerak maju menuju transisi yang adil tanpa meninggalkan siapa pun.
Pada bulan Juni, Taiwan membentuk Komite Perubahan Iklim Nasional di bawah Presiden untuk menangani masalah iklim dan kerja sama internasional dari perspektif pembangunan nasional.
Komite tersebut berfokus pada tujuh bidang, yakni jalur menuju nol emisi, beragam energi hijau dan teknologi pengurangan karbon, transformasi hijau dan digital, gaya hidup hijau berkelanjutan, transisi yang adil, keuangan hijau berkelanjutan dan tanah air berkelanjutan, serta ketahanan adaptif. Komite ini memungkinkan komunikasi yang lebih baik tentang respons pemerintah terhadap perubahan iklim, mempercepat implementasi kebijakan dan meningkatkan partisipasi publik.
Taiwan mengambil banyak langkah untuk mengatasi perubahan iklim. Sebagai bentuk komitmennya terhadap pengurangan emisi, Taiwan telah memasukkan target emisi nol bersih tahun 2050 ke dalam Undang-Undang Tanggapan Perubahan Iklim.
Sementara itu, undang-undang telah diselesaikan untuk menetapkan sistem biaya karbon, yang mirip dengan pajak karbon global, yang akan berlaku pada tahun 2025.
Perusahaan-perusahaan akan mulai melakukan pelaporan percobaan pada pertengahan tahun 2025 dengan tarif standar awal sekitar US$10 per ton setara karbon dioksida (tCO2e). Tarif tersebut akan mengalami kenaikan bertahap berdasarkan rekomendasi dari Komite Peninjauan Tarif Biaya Karbon, dan pada tahun 2030, mencapai tingkat yang mencerminkan standar internasional antara US$40 dan US$60 per tCO2e.
Taiwan juga telah berjanji untuk meluncurkan sistem perdagangan emisi dalam empat tahun ke depan yang akan semakin mengintegrasikannya dengan pasar global. Kebijakan ini sejalan dengan Pasal 6 Perjanjian Paris, yang mendorong kolaborasi internasional dalam aksi iklim melalui mekanisme pasar seperti penetapan harga karbon untuk mencapai tujuan iklim yang lebih baik.
Biaya karbon hanyalah langkah pertama dalam sistem penetapan harga karbon Taiwan. Setelah ini, Taiwan akan meluncurkan tiga dana utama untuk merangsang pengembangan industri hijau. Dana Pertumbuhan Hijau sebesar NT$10 miliar akan dibentuk untuk mendorong pertumbuhan industri domestik yang sedang berkembang dengan emisi nol. Pendanaan dari sektor asuransi dan keuangan akan mendukung Dana Inovasi Keuangan Hijau untuk investasi jangka panjang dalam industri hemat energi, emisi nol, dan sirkular sumber daya.
Terakhir, Dana Nol Bersih Taiwan akan bekerja untuk memenuhi tujuan pengurangan karbon domestik dan internasional dengan bermitra bersama industri domestik yang intensif emisi, perusahaan modal ventura, dan lembaga keuangan untuk menilai dan berinvestasi dalam berbagai teknologi pengurangan karbon. Dana ini juga akan membawa perusahaan-perusahaan terkemuka Taiwan ke dalam strategi pengurangan karbon global, mempercepat inisiatif emisi nol, dan menarik investasi hijau yang lebih besar. Langkah-langkah tersebut akan meningkatkan daya saing internasional Taiwan, sejalan dengan Pasal 9 Perjanjian Paris, yang menyerukan negara-negara maju untuk memobilisasi keuangan iklim dari berbagai sumber, dan akan meletakkan dasar yang kokoh bagi pembangunan berkelanjutan Taiwan.
Dalam hal adaptasi, Taiwan merilis Laporan Sains Perubahan Iklim Nasional terbarunya pada bulan Mei lalu.
Laporan itu menyediakan data ilmiah mendasar bagi pemerintah daerah dan kementerian untuk digunakan dalam perencanaan adaptasi jangka pendek dan menengah.
Laporan tersebut juga membahas pengembangan mekanisme peringatan dini dan pemantauan sistem untuk meningkatkan ketahanan lingkungan perkotaan. Sistem pencegahan bencana bertahap akan dibangun, dengan menggabungkan prediksi bencana, respons, dan langkah-langkah pemulihan untuk meningkatkan kemampuan respons bencana dan membangun negara yang tangguh berkat upaya pencegahan bencana, adaptasi, dan tujuan nol emisi bersih yang terintegrasi. Hal ini sejalan dengan Pasal 7 Perjanjian Paris, yang menyerukan semua pihak untuk mendorong dan menerapkan kebijakan adaptasi.
Taiwan akan terus menggunakan sistem peringatan dini dan langkah-langkah pemantauan untuk menyempurnakan kebijakan adaptasi nasional.
Sebagai ekonomi utama dan pusat inovasi teknologi, kemampuan Taiwan dalam energi terbarukan, adaptasi iklim, dan inovasi teknologi rendah karbon akan sangat membantu tata kelola iklim global. Inovasi dan implementasi akan menjadi pendorong penting aksi iklim.
Dengan munculnya penetapan harga karbon dan promosi teknologi inovatif terkait, Taiwan akan berpartisipasi dalam aksi iklim global melalui kebijakan dan sistem domestik yang ditingkatkan.
Kami berharap masyarakat internasional akan mengakui bahwa Taiwan bersedia dan mampu berkontribusi dalam upaya perubahan iklim global.
