Damai Hari Lubis (Pengamat KUHP (Kebijakan Umum Hukum dan Politik))
JAKARTA || Ekpos.com – Megawati harus mempercepat kongres PDIP dari jadwal ke Bulan April 2025, sebuah langkah preparing politik internal, dan idealnya dengan melakukan gerak cepat (manufer) sebagai bentuk antisipasi adanya pecah belah partai, dengan metode memajukan agenda kongres partai di akhir bulan Februari 2025 atau di awal maret 2025.
Oleh sebab ada warta isu dari media bahwa Megawati pun tidak “tertutup” kemungkinan akan dipanggil KPK, menyusul setelah ditahannya Sang Sekjen oleh KPK.
Maka andai Mega benar dipanggil, tentu akan membuat goyah atau kegaduhan di internal partai Banteng Jelang dan saat Kongres ke-6, bisa jadi dengan geo politik yang ada akan membahayakan posisi Ketum yang direncanakan sudah matang akan kembali diserahkan kepada Megawati, selaku Ketum Partai.
Jangan sampai “upaya mirip upaya politik pola Moeldoko dalam konspirasi dengan “ordal, demi merebut partai milil SBY” akan terulang kembali, sehingga jika terlambat ambil sikap nasi akan menjadi kerak. Dan pola Moeldoko disebut oleh penulis disebut “sebagai teori Politik Moeldoka”.
Namun berbeda “Teori Moeldoko yang gagal pada waktu uji coba sebelumnya ,” tapi kali ini terapan “teori diskursus politik model dimaksud” terhadap Partai Banteng bisa saja mulus dan berhasil, ini oleh sebab akibat empirik dari (dampak aplikasi teori) dimaksud yang telah mengalami kegagalan sebelumnya.
Oleh karenanya, indikasi nuansa dengan gejala aroma “red beep” politik yang ada dan juga ditandai sikap Puan selaku salah seorang Ketua Partai, yang terbiasa vokal, namun justru malah ketika sekjen partai nya “keteteran” dari mulai pra sebelum ditahan hingga ditahan nampak acuh, atau diam saja tidak pernah ber-statemen politik terdengar sama sekali. Tentu dari sisi pandang geliat politik yang ada kekinian, ini sinyal yang dapat berkembang menjadi intrik-intrik, tentang “bakal adanya polemik dalam tubuh Partai Banteng,” sesuatu yang harus segera diantisipasi secepatnya karena bertanda ada sesuatu energi politik yang buruk yang bakal menerpa dan ada faktor X musuh dalam selimut yang bisa jadi dari hasil manufer dari segelintir eks sosok tokoh pecatan partai?
Maka salah satu solusinya adalah majukan atau percepat agenda Kongres ke 6 PDIP. Terlebih ada protes dalam bentuk konten yang terpajang melalui spanduk-spanduk di pinggir jalan raya, yang isunya datang dari para sosok eks partai yang menyatakan “perpanjangan masa jabatan kepengurusan Partai satu tahun dari 2024 ke 2025 merupakan pelanggaran AD/ART Partai Banteng.
Selanjutnya mengingat, sebelumnya jadwal Kongres Partai dari agenda 2024 bisa diundur selama 1 tahun dari rencana April 2025, tentu juga bisa dikaji oleh senior PDIP untuk dimajukan hanya sekedar dalam hitungan bulan?
Selebihnya menimbang diskursus politik internal partai, ada sikon yang hawa nya terasa bakal lahirkan suatu kondisi dengan gejala-gejala perkembangan diskursus politik internal nampaknya mengarah ke suasana “force mejeur”.
Sebaiknya, Prabowo harus berlaku adil terhadap semua golongan, jangan sampai anak dan menantu menjadi catatan sejarah (political history) di tanah air berulang.
Utamanya salus populi supreme lex esto atau kalimat bijak dengan makna yang identik, bahwa keadilan ditegakkan adalah prioritas tuntutan dan harapan seluruh bangsa- bangsa di muka bumi. ***
