JAKARTA – Ekpos.com – Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron, menuntut tindakan tegas terhadap produsen minyak goreng MinyaKita yang terbukti mengurangi volume isi kemasan.
Ia meminta pemerintah tidak hanya menutup pabrik, tetapi juga memproses produsen secara hukum atas dugaan kecurangan ini.
Hero sapaan akrabnya menyatakan bahwa Menteri Perdagangan harus segera menindaklanjuti kasus ini dan mengejar para pelaku.
“Selain segera harus dicabut izinnya, saya kira Pak Menteri sudah memahami situasi ini. Aparatur yang berwenang harus segera menutup pabrik, mencabut pola kerja sama, serta memberikan sanksi,” tegas Hero, Rabu (12/3/25).
Hero menilai bahwa praktik pengurangan volume minyak goreng ini bukan sekadar kesalahan teknis, tetapi sudah terorganisasi dan termasuk dalam kejahatan yang harus diproses hukum.
Selain kasus yang terungkap di Depok, ia juga mengungkap adanya dugaan pelanggaran serupa di Karawang, Jawa Barat.
“Selain sanksi administratif, kasus ini harus dilaporkan ke aparat penegak hukum karena termasuk dalam kategori pemalsuan,” tegasnya.
Kasus ini mencuat setelah masyarakat mengeluhkan ketidaksesuaian isi dengan takaran yang tertera di kemasan.
Hero pun mendorong pemerintah untuk bertindak cepat agar tidak semakin merugikan konsumen, terutama menjelang Hari Raya Idul Fitri, di mana permintaan minyak goreng meningkat tajam.
“Kami mendorong pemerintah untuk bertindak cepat agar tidak merugikan konsumen lebih lanjut. Terlebih menjelang Idul Fitri, di mana kebutuhan masyarakat terhadap minyak goreng meningkat,” pungkasnya.
