Jakarta – ekpos.com – Survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) tentang sikap publik terhadap vaksin dan vaksinasi. Salah satu yang ditanya ke publik tentang tingkat kepercayaan mereka pada kemampuan Presiden dalam menangani pandemi meluncur hingga berada di angka 43 persen.
Untuk lebih dekat pada memahami masalah, hingga kita dapat memahami mengapa hal tersebut dapat terjadi.
Menurut Djayadi Hanan, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia LSI, trend kepercayaan publik pada Jokowi menurun hingga di bawah lima puluh persen.
“LSI melakukan survei tanggal 20-25 Juni, 2021 tentang sikap publik terhadap vaksin dan vaksinasi. Salah satu yang ditanya ke publik tentang tingkat kepercayaan mereka pada kemampuan presiden dalam menangani pandemi. Survei ini menemukan tingkat kepercayaan terhadap presiden dalam menangani pandemi berada di angka 43%, menurun bila dibandingkan dengan dengan Februari 2021 (56,5%),” ujarnya pada wartawan melalui siaran pers.
*Mengapa kepercayaan tersebut menurun?*
Menurut Djayadi, besar kemungkinan karena dua hal: Pertama, keadaan ekonomi memburuk dibanding awal tahun. Ini menurut masyarakat dan ditemukan dalam survei tersebut.
Kedua, situasi kesehatan/pandemi juga memburuk terutama mulai awal Juni, kasus Covid meningkat tajam, rumah sakit kewalahan, oksigen susah didapat, kematian meningkat tajam, dan seterusnya. Tentu ini juga terkait dengan cara komunikasi pemerintah yang terlihat tidak sinkron satu sama lain. Ada yang bilang terkendali, ada yang bilang tidak, dan seterusnya.
Masih menurut Djayadi, untuk meningkatkan kembali kepercayaan tersebut: Pertama, pemerintah fokus menangani pandemi terutama pembatasan sosial tapi harus disertai dengan pemberian bantuan sosial yang cepat dan tepat kepada masyarakat yang terdampak. Kalau masyarakat dibatasi tapi tidak disediakan makannya (terutama masyarakat menengah ke bawah) maka upaya menurunkan jumlah kasus dan menangani pandemi melalui pembatasan sosial akan mendapatkan perlawanan dari masyarakat. Bantuan sosial yang ada sekarang terlambat penyalurannya, PPKM darurat sudah berjalan sejak 3 Juli tapi bantuan sosial baru mulai diberikan sejak tanggal 19 Juli (terutama di Jakarta, daerah lain mungkin lebih terlambat).
Kedua, pemerintah benar-benar menunjukkan ke masyarakat bahwa mereka mengikuti betul rekomendasi dari para pakar kesehatan dan bencana, seperti para epidemiolog dan unsur-unsur kesehatan yang lainnya, sehingga masyarakat juga yakin bahwa pemerintah tidak coba-coba dan punya rencana yang jelas.
Ketiga, komunikasi politik pemerintah harus terlihat padu, dibawah komando langsung presiden, tidak ada lagi simpang siur informasi dari berbagai pejabat terkait.
Djayadi juga menyampaikan, Kementerian Kominfo memastikan koordinasi dan sinergi komunikasi antar instansi yang menangani penanggulangan pandemi dan ekonomi agar tidak terjadi tumpang tindih komunikasi. “Dan itu semua harus berada dibawah komando presiden langsung,” ungkap Djayadi. (Red).
