Jakarta, Ekpos.com >> Ikatan Keluarga Besar Sumba (IKBS) Wilayah DKI Jakarta.Banten dan Jawa Barat rencana melakukan aksi unjuk rasa mendatangi kantor penghubung perwakilan pemda provinsi NTT (Nusa Tenggara Timur) di Jakarta, Sabtu (4/12).
Ketua umum IKBS Hermanus Malo Dona S.Pd melalui telepon selulernya menjelaskan aksi damai yang kami lakukan ini karena bentuk kepedulian kami terhadap kondisi daerah dimana lahan tanah adat ulayat di Sumba Timur diambil alih oleh pemerintah daerah provinsi Nusa Tenggara Timur untuk dijadikan usaha peternakan sapi premium.
“Yang kami sesalkan disini ketika terjadi pertemuan masyarakat dengan Gubernur Kepala Daerah DR.Viktor Bungtilu Laiskodat SH.M.Si sabtu (27/11) terjadi silang pendapat dan terkesan Viktor mengeluarkan kata kata yang tidak sopan melukai hati rakyat dengan menyebut mereka monyet bahkan memberi ancaman jika ada yang menghambat akan dipenjarakan dengan nada tinggi,” katanya.
Sikap arogansi Gubernur ini akhirnya menuai reaksi masyarakat melalui media sosial lainnya termasuk Ikatan Keluarga Besar Sumba yang selama ini tinggal dan menetap di DKI Jakarta termasuk Privinsi Banten dan Jawa Barat pun menurut rencana sabtu (4/12) akan melakukan aksi unjuk rasa didepan kantor Perwakilan Provinsi NTT di area Tebet Jakarta menuntut Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat menarik pernyataan kasarnya dan meminta maaf kepada tokoh masyatakat Sumba Timur Umbu Maramba Hawu (65) dan masyatakat adat lainnya atas sikap arogan dan memberikan ancaman akan memenjarakan mereka bila menghambat proses pelaksanaan pembangunan industri sapi premium. Dan menuntut Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat membuktikan hak kepemilikan tanah adat ulayat yang sah yang diserahkan kepada pemerintah daerah provinsi Nusa Tenggara Timur.
Jika tidak bisa dibuktikan dan terjadi sikap semena mena oleh Gubernur maka mereka akan melakukan gerakan susulan dan tidak menutup kemungkinan akan menuntut Gubernur turun dari jabatan sebagai kepala daerah karena sikapnya yang terkesan tidak berpihak kepada masyarakat Sumba dan umumnya masyarakat Nusa Tenggara Timur yang dikenal dengan daerah kepulauan ini.
Beberapa hari ini berita arogansi kekuasaan Gubernur NTT menjadi viral di media sosial lainnya termasuk DPP-IKBS melalui ketua umumnya Hermanus Malo Dona S.Pd bereaksi dan menayangkan surat terbuka untuk Gubernur NTT Viktor Laiskodat dan sekaligus mengajak masyarakat NTT baik yang tinggal di Jakarta Banten dan Jawa Barat sekitarnya untuk datang melakukan aksi unjuk rasa yang sekarang ini sedang kami minta proses perijinan keamanan di wilayah DKI Jakarta biar aksi damai pada hari sabtu tanggal 4 Desember nanti berjalan dengan baik sesuai harapan.
“Dengan tegas gerakan aksi damai yang kami lakukan ini sebagai bentuk kepedulian dan aspirasi sebagai masyarakat Sumba dan masyarakat NTT menginginkan masyarakatnya hidup penuh damai dan sejahtera bukan penuh dengan tekanan dari penguasa daerah seperti yang dilakukan Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat,” paparnya. **
