BANDUNG, Ekpos.Com >> Direktur Jenjang Pendidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Aida Ratna Zulaiha mengungkapkan, dalam hal mengimplementasikan pendidikan antikorupsi, Provinsi Jawa Barat (Jabar) menjadi yang terdepan se-Indonesia.
Bahkan Provinsi Jabar unggul dibanding provinsi lain di Indonesia.
“Kalau dibandingkan dengan provinsi lain, Jabar termasuk yang leading,” ujar Aida, dalam Rapat Evaluasi Pendidikan Anti-Korupsi bersama KPK di Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar, Selasa (23/8/2022).
Dikatakan Aida, ada tiga faktor yang menjadikan Jabar juara di antara provinsi lain, yakni: 1. Jabar menjadi provinsi pertama yang bergerak cepat membuat regulasi pendidikan antikorupsi.
“Indikator pertama kita terkait implementasi pendidikan antikorupsi adalah adanya regulasi. Jabar (sudah membuat) duluan dan semua kabupaten/kota diwajibkan punya regulasi juga,” ujarnya.
- Aktifnya Penyuluh Antikorupsi (Paksi) Jabar melakukan program atau kegiatan-kegiatan. Menurutnya, itu adalah salah satu pemicu implementasi pendidikan antikorupsi di Jawa Barat menjadi berkembang.
- Adanya perhatian pada penguatan integritas para kepala sekolah di wilayah Jabar melalui kegiatan atau program terkait implementasi pendidikan antikorupsi.
“Disdik bersama BPSDM pun melakukan kegiatan terkait implementasi pendidikan antikorupsi melalui penguatan integritas. Hal tersebut belum ada di wilayah lain,” tambahnya.
Aida pun mendorong seluruh satuan pendidikan, giat melaporkan program pendidikan antikorupsi yang dilakukan melalui dapodik dan jaga.id.
“Kami sangat tahu di Jabar sudah melakukan pendidikan antikorupsi melalui insersi mata pelajaran PKN. Kita ingin menangkap informasi itu. Karena, walau sudah dilakukan, KPK belum mendapatkan laporannya secara detail,” urainya.
Menanggapi hal tersebut Kadisdik Jabar, Dedi Supandi menegaskan, akan segera mendorong kantor cabang dinas pendidikan wilayah untuk segera melakukan pendataan. Serta mendorong seluruh satuan pendidikan atau sekolah agar mengisi laporan kegiatan di dua laman tersebut.
Bahkan implementasi pendidikan antikorupsi di Jabar juga berkolaborasi dengan Kejaksaan Tinggi Jabar.
“Selain ide awalnya dengan KPK, di tengah jalan setelah kurikulum pendidikan antikorupsi hadir, Pak Kejati pun ikut andil memberikan praktik-praktik baik,” jelas Dedi.**
