GARUT, Ekpos.com – Kepala Kantor Wilayah Kemenkimham Jabar, R. Andika Dwi Prasetya, membuka acara Peningkatan dan Penguatan Kapasitas Kehumasan dan Public Speaking bagi Pegawai Unit Pelaksana Teknis Wilayah SUCI Raya, Selasa (31/1/2023).
Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis dan Humas Unit Pelaksana Teknis se-Suci Raya, dengan narasumber Tim Humas dan Kerjasama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
Menurut Resolusi 2023 Kemenkumham RI, tugas dan fungsi pada tahun 2023 harus berpedoman untuk mencapai Kementerian Hukum dan HAM yang lebih PASTI dan BerAKHLAK, dengan bekerja secara cepat, tepat, ikhlas, dan hasil yang akuntabel. Oleh karena itu, kegiatan ini sangat penting untuk meningkatkan kemampuan pegawai di bidang kehumasan dalam Public Speaking.
Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan citra positif Kemenkumham dan membuat konten yang berkualitas dan memenuhi standar etika. Selain itu, sosial media juga akan menjadi sarana interaksi dengan masyarakat dan bekerjasama dengan media lokal yang terverifikasi.
Glorifikasi dalam publikasi kegiatan pegawai Kemenkumham juga sangat penting untuk mencapai tujuan yang tertuang dalam Resolusi 2023.
Kegiatan ini diikuti dengan materi dari Narasumber Humas Ditjen Pemasyarakatan yang berpengalaman dalam hal glorifikasi pemberitaan. Partisipasi Humas UPT khususnya SUCI Raya dalam glorifikasi publikasi kehumasan di Kemenkumham Jabar diharapkan semakin meningkat dan aktif.
Pegawai Kemenkumham harus bangga menjadi bagian dari yang utama dalam memberikan kemaslahatan kepada masyarakat. Tetap berjuang dan berdoa untuk kesuksesan dimasa mendatang.
Dilanjutkan dengan pemberian materi dari beberapa narasumber, antara lain Bahrul Wijaksana atau biasa disapa dengan Kang Uung, merupakan seorang communication specialist yang telah malang melintang di dunia public relation.
Saat ini Kang Uung merupakan Country Representative Search for Common Ground Indonesia.
Kemudian dilanjutkan dengan pemberian materi oleh Koordinator Humas dan Protokol Ditjenpas, Rika Aprianti.
Rika memaparkan mengenai kehumasan di lingkungan pemerintahan terutama di ruang lingkup Kementerian Hukum dan HAM.**
