Kerugian Keuangan Negara c.q. PT. Timah Tbk, Sebesar Rp 300 Triliun

BANJARMASIN || ekpos.com – Jaksa Agung ST Burhanuddin di Gedung Utama Kejaksaan Agung, menerima hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara dari Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Muhammad Yusuf Ateh, Rabu (29/05/24).

Hasil Audit terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Timah Tbk tahun 2015 s/d 2022.

Diterangkan oleh Kapuspenkum Dr Ketut Sumedana dalam siaran persnya yang diterima melalui Kasi Penkum Kejati Kalsel, Yuni Priyono, SH, bahwa, laporan tersebut berkaitan dengan perbuatan jajaran oknum Direksi PT. Timah Tbk pada kurun waktu 2018 s/d 2019 yang telah melakukan persekongkolan dengan para smelter untuk mengakomodir penambangan timah ilegal yang seolah-olah kesepakatan kerja sama sewa-menyewa peralatan processing peleburan timah di wilayah IUP PT. Timah Tbk, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara c.q. PT. Timah Tbk.

Berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara dari BPKP, diperoleh hasil kerugian yakni sebesar Rp300 triliun, yang terdiri dari:
– Kerugian atas kerja sama PT. Timah Tbk dengan smelter swasta sebesar Rp2,285 triliun; Kerugian atas pembayaran bijih timah kepada mitra PT. Timah Tbk sebesar Rp26,649 triliun,
– Kerugian lingkungan sebesar Rp271,1 triliun.

Mengenai kerugian lingkungan yang dimaksud, merupakan akibat dari pengambilan bijih timah yang dilakukan para smelter/swasta yang bekerja sama dengan oknum PT. Timah Tbk di wilayah IUP PT. Timah Tbk secara ilegal sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan. Oleh sebab itu, perbuatan melawan hukum tersebut telah menimbulkan kewajiban bagi PT. Timah Tbk, selaku pemegang IUP untuk memulihkan kerusakan yang terjadi.

Dengan telah diterimanya audit perhitungan kerugian keuangan negara, Tim Penyidik akan fokus untuk menuntaskan pemberkasan dan berkoordinasi dengan penuntut umum.

Penyerahan laporan tersebut dilakukan secara simbolis oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Dr. Febrie Adriansyah dan Deputi Bidang Investigasi pada BPKP, Agustina Arumsari, Ak, MH, CFE, CGrA, CA, QIA. (MN).

Total
0
Shares
Previous Article

Muspida Hadiri Pelantikan IKWI dan PWI Kab. Bandung

Next Article

Pokjada IKIP Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, Gelar Konsolidasi

Related Posts