UNGARAN || Ekpos.com – Menanggapi beragam pro dan kontra atas kebijakan Presiden Prabowo Subianto, terkait efisiensi anggaran APBN/APBD tahun anggaran 2025, yang tertuang dalam Inpres nomor 1 tahun 2025, Ketua PGSI Demak yang juga Wakil Ketua PGSI Jawa Tengah, Noor Salim, menyampaikan pandangannya, kepada sejumlah awak media melalui telekonferens, di komplek RS. Mitra Setia Ungaran, Jum’at (14/2/2025).
“Pengelolaan anggaran yang efisien dan tepat guna, merupakan kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan program, maka efisiensi anggaran yang menimpa Kemendikdasmen dan Kemenag utamanya dana BOS, harus disikapi dengan bijak dengan segera merekonstruksi program kegiatan di semua sekolah dan madrasah,” kata Salim yang juga Ketua Dewan Pakar HIPKA-KAHMI.
Dia mencontohkan, kegiatan operasional PGSI Demak selama ini bersumber dari hibah APBD yang terbatas, namun karena benar- benar selektif, efektif dan tepat sasaran serta clean duplikasi program, maka anggaran yang terbatas mampu menghasilkan manfaat maksimal diberbagai sektor.
“Alhamdulillah, sekalipun anggaran operasional PGSI terbatas, mampu memberikan manfaat yang berdampak besar bagi dunia pendidikan dan semua sektor umum,” terangnya.
Hal ini, lanjutnya, karena dalam menyusun anggaran kami sangat selektif. “Berprinsip clean duplicate programs, atau menghindari duplikasi program dengan penganggaran berbasis kinerja difokuskan atas hasil akhir,” tambah Salim.
Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa, dalam situasi seperti sekarang ini, arahan hingga pendampingan dari Inspektorat juga BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) sangat dibutuhkan agar efisiensi dapat diterapkan, supaya nantinya efisiensi menjadi budaya baru, jelasnya.
“Untuk itu, Saya berharap Inspektorat dan BPK bisa mengambil peran memberikan edukasi dan literasi pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien, bagi guru-guru, penganggaran CSR BUMN, melibatkan Kemendikdasmen RI dan Kemenag RI,” pungkas Salim. (Red).
