BANDUNG, Ekpos.Com –Pro kontra terkait pembongkaran teras Cihampelas yang telah menelan biaya puluhan miliar dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung kian memanas.
Intruksi Gubernur Jabar Dedi Mulyadi (KDM) untuk membongkar Teras Cihampelas karena dinilai kurang efektiv tersebut disambut hangat Wali Kota Bandung Mohamad Farhan yang segera memerintahkan dinas terkait untuk melaksanakan pembongkaran.
Hal inilah yang akhirnya menyai pro kontra dari berbagai kalangan, salahsatunya Ketua DPRD Kota Bandung, H. Asep Mulyadi, S.H. ia mengatakan, perlu dilakukan pengkajian mendalam sebelum melakukan pembongkaran Teras Cihampelas.
“Kajian ini diperlukan dalam rangka memastikan tata kota di Kota Bandung menjadi lebih baik dan nyaman bagi masyarakat,” ujarnya, Kamis (3/7/2025).
Diungkapkan Kang Asmul, Teras Cihampelas itu dibangun di era Wali Kota Bandung Ridwan Kamil yang diresmikan pada 2017. Tujuannya sebagai pedestrian layang yang untuk mengurai kemacetan dan memberdayakan pedagang kaki lima (PKL).
“Di Kota Bandung ini banyak sekali ahli tata kota dan ahli planologi. Ini perlu ditanyakan kepada para ahli tata kota seperti apa baiknya ke depannya untuk Teras Cihampelas,” ujarnya, di Kota Bandung, Kamis, (3 /7/2025).
Menurut Kang Asmul, kondisi Teras Cihampelas akan berdampak terhadap kenyamanan Kota Bandung ke depan. Oleh karena itu, terkait langkah pembongkarannya perlu dikaji dan melalui perencanaan yang matang.
“Ketika sekarang ada rencana Teras Cihampelas akan dibongkar, menurut saya akan lebih baik dikaji dan ditanyakan juga kepada ahli tata kota untuk ke depannya akan lebih baik seperti apa,” ujarnya.
Ia mengakui pro dan kontra terkait pembongkaran Teras Cihampelas pasti ada. Namun ia mendorong agar adanya solusi terbaik terkait infrastruktur yang menjadi salah satu ikon Kota Bandung tersebut.
“Pro dan kontra pasti ada, yang lebih baik itu menyempurnakan. Pasti ada kekurangan sana sini, yang penting mencari kesempurnaan,” katanya.* (Rio)
