JAKARTA – ekpos.com – Kesiapan operasional satuan-satuan TNI harus dapat menjamin kedaulatan negara dan keutuhan negara. Untuk itu, TNI harus memiliki kesigapan dan kesiapan yang tinggi untuk digerakkan ke seluruh wilayah Indonesia. Kalau semula masih membutuhkan hitungan hari, saat ini kekuatan gelar TNI harus mampu dalam hitungan jam. Demikian disampaikan Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono saat menggelar “Entry Briefing Panglima TNI” di Aula Gatot Soebroto Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (21/12/2022).
“Artinya kesiapan prajurit dan alutsistanya untuk membantu dalam melaksanakan operasional dan membantu masyarakat maupun dalam menegakkan kedaulatan TNI harus bisa cepat digerakkan,” tegas Laksamana TNI Yudo Margono.
Panglima TNI menjelaskan bahwa kunci untuk mencapai kesigapan dan kesiapan secara cepat adalah pembinaan atau pemeliharaan Alutsista juga menjadi yang utama, sehingga mudah dapat digerakkan. Selain itu, Prajurit TNI di manapun bertugas harus juga berperan serta dan selalu hadir untuk membantu kesulitan rakyat terutama saat terjadi bencana alam. Laksamana TNI Yudo Margono menilai bahwa cepat tanggap satuan-satuan TNI di daerah bencana sudah sangat mendalam membantu para korban bencana alam.
“Terima kasih kepada para Komandan-Komandan Satuan di daerah, para Pangdam, Danrem, Danlantamal, Danlanud yang sudah sigap dan cepat dalam menanggapi tanggap darurat, seperti kemarin yang terjadi di Cianjur, terima kasih Pangdam Jawa Barat yang telah dengan cepat bergerak,” ucapnya.
Panglima TNI mengingatkan para Pangkotama, Komandan Satuan tidak perlu harus menunggu perintah Panglima TNI apabila di daerahnya terjadi bencana, namun segera lakukan tindakan cepat untuk membantu masyarakat yang menjadi korban bencana. Sehingga siapa yang terdekat mungkin dari Koramil, Posal (Pos Angkatan Laut) atau mungkin dari Satuan Radar (Satrad), setempat silakan langsung gerakan anggota TNI untuk membantu kesulitan masyarakat.
“Saya kira nanti kita rubah tidak perlu harus menunggu perintah dari Panglima TNI untuk tanggap darurat. Siapa yang cepat melihat harus gerak dulu, nanti baru ditindaklanjuti dengan telegram atau perintah dari Panglima TNI,” katanya.
Pada bagian lain, Panglima TNI mengatakan bahwa perlu peningkatan kesiapan operasional di dalam pelaksanaan penegakkan kedaulatan. Kedaulatan dan hukum menjadi yang utama di dalam kesiapan operasional. Untuk itu, penguatan konsep operasi gabungan dalam setiap tugas-tugas TNI sebagai komponen utama pertahanan negara masih perlu menguatkan konsep operasi TNI yang selalu berbentuk gabungan.
“Hal ini saya harapkan bukan hanya sekedar menjadi slogan semata atau pun sekedar bergabung, namun harus tergabung secara utuhnya sesuai tugas pokok TNI sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Untuk itu, Komando Gabungan Wilayah Pertahanan harus lebih berperan dalam melaksanakan tugas-tugas TNI baik OMP maupun OMSP dimasa mendatang. Selaras tersebut, kesiapan kesigapan operasional TNI yang tinggi harus didukung dengan kesiapan Alutsista yang siap tempur,” jelasnya.
Konsep operasi gabungan yang termasuk di dalamnya operasi gabungan terpadu ini selalu menjunjung tinggi sinergitas dengan Polri, komponen pemerintah setempat, Kementerian Lembaga Pemerintah Daerah. Untuk ini kedepan kita lebih berdayakan Kogabwilhan baik Kogabwilhan I, II III.
“Nanti kedepan Kogabwilhan akan diberdayakan sesuai dengan tugas dan kerjanya. Untuk operasi-operasi yang sifatnya gabungan TNI AD, AL, AU silahkan dikendalikan oleh Kogabwilhan. Nantinya kita coba di dalam Latihan Gabungan TNI 2023, nanti akan kita rencanakan untuk Latihan Gabungan TNI di tiga Spot dengan Kogabwilhan I, II dan III,” pungkasnya.
