By. Djafar Badjeber,
Ketua DPD Partai HANURA DKI Jakarta
Jakarta – ekpos.com – Dalam dua dekade terakhir ini penyimpangan berbagai hal terulang kembali. Apa yang pernah di koreksi dizaman orde baru, terulang lagi bahkan lebih sadis dan dilibas habis, sungguh memalukan dan memilukan.
Perjuangan reformasi telah dikangkangi dan dikhianati oleh mereka yang kebetulan sedang menjabat belakangan ini. Indek korupsi pasti naik, rengkingnya dunia turun.
Enam perjuangan reformasi yang tidak bisa kita lupakan:
1. Penegakan Supremasi hukum.
Ternyata tidak berjalan sebagaimana mestinya, bahkan muncul berbagai kasus hukum yang lebih parah lagi, transaksi hukum terjadi diberbagai level kekuasaan, Mafia Peradilan masih merajalela, yang kuat bisa mengatur sesuai keinginannya, dsb.
2. Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
Pengkhiatan paling menonjol ada disini. Dulu korupsi berkisar puluhan dan ratusan juta. Belakangan makin gila, korupsinya milyaran rupiah dan bahkan trilyunan. Disini rakyat betul-betul dikadalin dan dikhianati oleh pejabat bermental komprador dan jahat.
Mungkin pejabat yang korup ini tidak ikut berjuang saat reformasi tetapi dia menikmati perjuangan reformasi yang dimotori mahasiswa pembela bangsa dan negara.
3. Pengadilan kepada Soeharto dan kroninya.
Pak Harto sudah meninggal dunia. Apa kroninya dikorek dan diadili perbuatan masa lalu? Hampir tidak tercium pejabat orba yang diadili.
4. Amandemen Konstitusi.
Amandemen sudah terjadi dan merubah sistem ketatanegaraan, melahirkan beberapa Undang-undang. Soal konten Amandemen masih ada pro-kontra dimasyarakat. Ada kelompok yang menghendaki kembali ke UUD 1945 asli (lagi). Memang bila ingin Amandemen perlu ada konsensus seluruh komponen bangsa. Sebab, hal ini menyangkut sendi-sendi kita berbangsa dan bernegara.
5.Pencabutan Dwi Fungsi ABRI.
Pencabutan dwi fungsi ABRI banyak dilakukan didalam tubuh ABRI (red-baca TNI). Peranan TNI dibidang stabilisator dan dinamisator hilang tanpa bekas. Padahal dalam stabilisator dan dinamisator sangat penting mengingat wilayah RI yang begitu luas, geografi, demografi, ekologi, energi, dan pertahanan memerlukan kehadiran TNI.
6. Pemberian otonomi daerah seluas-luasnya.
Masalah ini sudah berjalan meskipun belum ideal. Lahirnya DOB ditingkat Kabupaten, Kota dan Propinsi kadang terlalu dipaksakan meskipun daerah itu sangat terbatas dalam berbagai hal. Mudah-mudahan kedepan lebih aspiratis dan demokratis.
Enam tuntutan saat reformasi itu tidak menjadi jelas nasibnya saat ini, bahkan dapat disebut sebagian besar telah dilupakan, diingkari dan dikhianati oleh pejabat haus harta.
Pejabat bermental seperti ini adalah orang yang Hati Nuraninya telah mati. Kepada mereka layak dihukum sesuai perbuatannya, bila penegak hukum abai atas perbuatan bejatnya, maka do’akan mereka meskipun itu selemah-lemahnya iman.
Jakarta, Minggu, 7/5/2023
