JAKARTA || Ekpos.com – Kejaksaan Agung RI dibawah Kepemimpinan Jaksa Agung, ST Burhanuddin, berperan serta dalam mendukung Program Prioritas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, khususnya dalam pemberantasan korupsi.
Berikut catatan kinerja Bidang Tindak Pidana Khusus dibawah kepemimpinan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Febrie Adriansyah selama 100 hari Kabinet Merah Putih periode 20 Oktober 2024 s/d 20 Januari 2025:
1. Jumlah Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus:
* Tahap penyelidikan: 403 perkara,
* Tahap penyidikan: 420 perkara,
* Tahap penuntutan: 667 perkara,
* Tahap eksekusi: 53 perkara,
* Banding: 136 perkara,
* Kasasi: 78 perkara,
* Peninjauan Kembali: 12 perkara.
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Jumlah PNBP yang diterima per 31 Desember 2024 yaitu Rp199.154.568.718 (seratus sembilan puluh sembilan miliar seratus lima puluh empat juta lima ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus delapan belas rupiah).
Penyitaan:
Perkara Duta Palma Korporasi:
1. Tanah/kebun dengan luas 221.870,901 Ha dengan rincian yang telah disita seluas 182.791, 901 Ha dan yang diblokir seluas 39.979 Ha,
2. Uang tunai dengan rincian:
– Rp6.382.825.724.941
* SGD 12.859.605;
* USD 1,873.677;
* AUD 13.700;
* YUAN 2.005;
* YEN 2000.000
* WON 5.645.000
* RM 300
* 31 unit Kapal jenis Tug Boat dan Tongkang.
* 1 unit Helikopter jenis Bell
Perkara Suap dan/atau Gratifikasi 3 Oknum Hakim
Logam mulia emas seberat 51.006 gram.
Uang tunai dengan rincian:
– Rp82.163.332.000;
– SGD 75.438.256;
– Sen SGD 267;
– USD 2.338.962;
– RM 35.992;
– Sen RM 25;
– YEN 100.000;
– EURO 77.200;
– SAR 23.215;
– HKD 483.320.
Perkara Permufakatan Jahat.
Penanganan Perkara seorang Oknum Mahkamah Agung dengan uang tunai sejumlah:
– Rp1.728.844.000;
– USD 388.600;
– SGD 1.099.626.
Pimpinan Kejaksaan RI memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran Adhyaksa di manapun berada, semoga capaian kinerja ini dapat dijadikan introspeksi dan evaluasi di tahun 2025 untuk berkinerja lebih baik dan memberikan bermanfaat kepada masyarakat melalui program Kejaksaan dan penegakan hukum. (MN).
